Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah suatu keniscayaan, karena tertera dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipatif masyarakat ini terdapat dalam 4 pasal, yakni pasal 2, 5, 6 dan pasal 7. Sistem perencanaan dan pelaksanaannya kini menerapkan kombinasi antara pendekatan: top-down dan bottom-up sekaligus, dengan lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif.

Tugas pembangunan merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, bukan semata-mata tugas pemerintah. Minimal masyarakat sebagai pengawas terhadap apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah. Tidak abai, lebih-lebih acuh.

Berangkat dari pemikiran di atas, panitia Festival Gagasan Rakyat akan menjembatani semangat pro-aktif dari masyarakat ini dalam sebuah even, di mana masyarakat bisa terlibat dengan cara, turut menyalurkan gagasan-gagasan genuine-nya secara langsung (memberi masukan pada pemerintah kabupaten) sekaligus memaparkannya di depan publik. Gagasan tersebut diharapkan menjadi perpanjangan ide-ide masyarakat bawah (grassroots), sekaligus dapat membantu pemerintah mewujudkannya. Gagagan-gagasan ini nanti akan direalisasikan oleh pemerintah daerah, sesuai kebutuhan masyarakat Trenggalek (tepat sasaran).

Panitia Festival Gagasan Rakyat akan membuat acara lomba menuliskan gagasan tersebut (yang dituang ke dalam sistematika yang telah ditentukan). Gagasan disusun sesuai kriteria (di sini ada 4 bidang) yang telah ditentukan: Kami juga telah menyediakan form/bentuk sistematika-nya sekaligus “poin-poin penjabaran analisis problem dan isu strategis dalam bentuk pertanyaan” yang bisa Anda download di website kami: bagimutrenggalek.com.

Acara ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 20 Maret 2018 hingga 10 April 2018 untuk pengiriman gagasan, dan presentasi untuk sepuluh besar gagasan bertempat di pendopo kabupaten (Gedung Bhawarasa).

Potret Permasalahan Kabupaten Trenggalek

Setiap daerah tentu memiliki permasalahan yang komplek di berbagai levelnya. Festival Gagasan Rakyat merupakan salah satu upaya untuk memberikan ruang kepada masyarakat Trenggalek untuk memberikan ide penyelesaian masalah pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Adapun ruang lingkup tema gagasan dalam festival ini adalah 4 bidang, sebagai berikut:

Back to Top ↑

1. Reformasi Birokrasi

Semangat reformasi birokrasi diaplikasikan dalam penataan aparatur pemerintah daerah, baik dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia (knowledge and skill) maupun sikap mental (attitude) yang baik.

Merujuk pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2018. Pada tahun 2016, Kabupaten Trenggalek menargetkan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), sebesar 67,5-70 dengan realisasi 54,19 dan mengalami peningkatan sebesar 10,09 jika dibanding dengan tahun 2015 sebesar 44,10.

Meski IRB Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 mengalami kenaikan jika dibanding dengan IRB tahun 2015, namun IRB Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimal guna meningkatkan nilai terhadap capaian variabel pengungkit dan variabel hasil yang memiliki nilai kurang.

Yang paling penting dari reformasi birokrasi adalah perubahan budaya. Dalam hal reformasi birokrasi, Kabupaten Trenggalek membingkainya dalam program smart regency. Sebenarnya ini merupakan ungkapan untuk sebuah daerah yang dapat mengoptimalkan teknologi untuk sistem pemerintahan dan komunikasi antara warga masyarakat dengan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat segera mengetahui kebutuhan, keluh kesah, usulan-usulan dan aspirasi warga secara langsung. Nah, secara sederhana, konsep smart regency ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di setiap tahapan.

Pertanyaannya adalah, bagaimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi dengan baik jika informasi saja mereka tidak tahu. Bagaimana masyarakat bisa menyampaikan gagasannya secara utuh, kalau pengetahuan akan kebijakan pembangunan pun juga tidak tahu. Di sini, terlihat seolah informasi pembangunan masih dikuasai oleh elit. Dan kebutuhan mengakses informasi pun tampak jadi elitis.

Back to Top ↑

2. Pelayanan Publik

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, baik pelayanan dasar ataupun pelayanan lain.

Dalam upaya meningkatkan layanan publik ini sangat jelas keseriusan pemerintah Kabupaten Trenggalek. Terbukti dari dokumen perencanaan yang menjadikan pelayanan publik, sebagai salah satu isu strategis yang akan dijadikan pembahasan serius dalam melaksanakan pembangunan daerah. Bukan sekadar sebuah isu yang tanpa tindak lanjut. Pelayanan publik diturunkan lagi menjadi sebuah tujuan penanganan serius yang tercantum dalam visi misi bupati dan wakil bupati Trenggalek.

Setidaknya ada 3 layanan yang bersinggungan dengan masyarakat secara langsung, yaitu: a. Pelayanan sektor kesehatan; b. Pelayanan pencatatan dokumen kependudukan; c. Pelayanan bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam hubungan penyedia layanan dan pemberi layanan seringkali muncul dari kurang harmonisnya hubungan antara masyarakat dengan penyedia layanan. Hal ini sangat jelas terlihat ketika kita bicara tentang SOP penyedia layanan.

Ketidak-tahuan masyarakat umum terhadap SOP yang dimiliki penyedia layanan ini menimbulkan kontrol yang minim dari masyarakat kepada penyedia layanan. Kontrol yang minim ini menimbulkan banyak salah-paham antara masyarakat dan penyedia layanan.

Setidaknya dari gambaran awal kondisi baik-buruknya pelayanan publik di Trenggalek, masyarakat bisa memunculkan gagasan seputar: bagaimana sebentulnya mekanisme pelayanan publik dan penyebarluasan informasi ke masyarakat umum? Bagaimana pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimum) ini?

Back to Top ↑

3. Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat secara swadaya, mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya. Ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluarga.

Dari semua masalah bisa dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan pokok yang harus dipecahkan ketika kita ingin mengembangkan sektor tersebut. Masalah pokok tersebut adalah: produksi, pengelolaan, pemasaran dan keberlanjutan.

Permasalahan klasik, ketika bicara masalah program akan selalu bersinggungan dengan 4 hal tadi. Banyak kelompok usaha ataupun kelompok petani yang mampu untuk melakukan proses produksi dan pengelolaan dari sokongan program pemerintah ataupun non pemerintah, namun ketika masuk tahap pemasaran selalu terkendala. Diperlukan terobosan baru dalam penanganan bidang pertanian dan pengolahan pangan supaya keempat faktor tersebut menjadi sebuah pilar kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Back to Top ↑

4. Kemandirian Keuangan (Peningkatan PAD)

Ketika bicara masalah sumber keuangan daerah, tentunya tidak akan lepas dari pembahasan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Berikut adalah sedikit gambaran tentang pendapatan Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2018:


Misalnya, jika ingin sektor wisata mampu untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, maka segala hambatan dan masalah yang muncul dari pengelolaan pariwisata harus mulai dipikirkan dari sekarang.

Misalnya, kita bisa mulai memikirkan tentang bagaimana mengelola pariwisata berbasis kerakyatan (sumber pendapatan sektor wisata selain dari retribusi)? Dan seterusnya. Sementara sumber lain pendapatan asli daerah yang belum bisa dimaksimalkan adalah dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Demikianlah, beberapa fokus permasalahan yang bisa di-eksplore masyarakat, untuk dituangkan ke dalam poin-poin gagasannya, yang selanjutnya diikutkan dalam lomba Festival Gagasan Rakyat ini.

Back to Top ↑